oleh

DPP IMM Khawatirkan Pilkada Serentak Lahirkan Klaster Baru Penyebaran Covid-19

Kabarmu.co –Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman Ketua KPU RI dinyatakan positif Covid-19. kabar ini diketahui setelah menjalani swab tes (18/9/2020). Disusul hari ini oleh Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi,
Sebelumnya ada komisioner KPU Evi Novida Ginting dinyatakan positif Covid-19 pada 10 September 2020. Menengok lebih jauh lagi ada Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, 2 orang staf dan satu tenaga ahli dikabarkan positif terinfeksi covid-19. Ia dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani swab test.

Mendengar kabar tersebut DPP IMM melihat ini menjadi catatan serius bagi Komisioner Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat baik itu KPU RI ataupun BAWASLU RI.

Kekhawatiran mengenai kabar terkini 2 Komisioner KPU RI yang dinyatakan positif, Abdul Musyawir selaku Ketua DPP IMM memberi komentar bahwa, persoalan pandemic covid-19 ini tidak main-main, terlebih komisioner KPU Pusat ini terdiagnosa positif Covid-19 yang masuk dalam kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), ini yang justru berbahaya, keseharian kita , potensi penularan sebagai carrier (pembawa virus) atau silent carrier (Pengidap corona tanpa gejala) kepada orang lain, terlebih kerja-kerja komisioner sedang gencar-gencarnya, entah itu melakukan konsolidasi dengan penyelenggara di berbagai level sampai melakukan bimbingan teknis terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan untuk bertemu dengan banyak orang maka potensi penularan akan semakin tinggi.

Abdul panggilan akrabnya menambahkan kekhawatiran itu akan semakin menjadi penghubung rentetan kasus kedaerah-daerah atau klaster baru penyelenggara pilkada serentak bulan Desember ini. “Jangan sampai menjadi klaster baru dipenyelenggara pilkada serentak daerah-daerah kedepan ini”, imbuhnya.

Kabar tersebut juga diperparah dengan adanya kasus positif Corona, hampir seluruh kantor kementrian menjadi klaster baru.
“Terdapat 17 kantor kementerian di DKI Jakarta yang menjadi klaster penyebaran corona”, tambahnya.

Dari 17 perkantoran kementrian tercatat berjumlah 139 kasus positif, dimana Kemenkes yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk penangan berada di urutan teratas klaster tertinggi di DKI. Disusul Kementerian Perhubungan 90 kasus.

Sehingga dalam hal ini DPP IMM, menyampaikan saran penting kepada pejabat tinggi negara, seperti Mendagri, DPR RI, KPU, Bawaslu, serta Gugus tugas Covid 19 untuk duduk bersama membicarakan serta mengevaluasi tahapan pilkada yang akan dilaksanakan akhir tahun ini.

Menutup wancaranya mantan ketua DPD IMM Jatim itu menyampaikan pesan “Dar’u al-mafâsid muqaddam[un] ‘alâ jalbi al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)” karena ini berkaitan dengan nyawa penyelenggara pemilu dan seluruh rakyat indonesia yang akan turut berpartisipasi dalam hajat demokrasi dalam pilkada serentak awal bulan desember ini. Hal ini semata-mata untuk keselamatan nyawa rakyat, bukan alasan hal-lain,”.

Akan lebih bagus lagi jika satuan penanganan covid-19 pemerintah atau penyelenggara pemilu ini mempunyai basis data mengenai sebaran berapa jumlah penyelenggara atau peserta pilkada serentak yang sampai hari ini sudah terpapar, data ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan agar kemudian penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan manajemen penyelenngaraan yang tepat dan mudah untuk dilakukan penanganan.

Sekaligus menjadi harapan kita bersama agar dalam tahapan dan pelaksanaan pilkada di daerah-daerah, tidak menjadi klaster baru”, pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *