oleh

IMM: Pilkada Serentak 2020 Membutuhkan Partispasi Semua Pihak

Kabarmu.co, Jakarta – Menanggapi terkait dengan kesiapan Pemerintah dalam menggelar Pilkada serentak ditengah wabah Covid-19, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melaksanakan kegiatan diskusi virtual dengan tema : “Pilkada serentak 2020 di tengah kondisi New Normal” pada Sabtu (20/06).

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut dari beberapa unsur penyelenggara, Epidemiologi, pihak Kepolisian hingga unsur masyarakat sipil, diantaranya Viryan Aziz ( Komisioner KPU RI), Irjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si (Kepala Satgas Nusantara POLRI), Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), Dr. Atik Choirul Hidajah, dr., M.Si (Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Airlangga)

Tampil sebagai pembuka acara, Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo, SH., MH mengatakan pentingnya memperhatikan aspek pengendalian infeksi dalam mencegah penyebaran covid-19 ketika gelaran pilkada 2020 jadi untuk dilaksanakan. Untuk itu, menjadi tanggungjawab dari semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa hal lainnya yang dibahas oleh narasumber dalam pemateri tersebut berkaitan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan desember mendatang. Terutama berkaitan dengan teknis penyelenggara dalam situasi pademi, pengawasan pemilu, potensi kerawanan yang akan bermunculan pada saat pilkada, serta peluang terselenggaranya pemilu pada desember mendatang dari sudut pandang medis.

Dalam diskusi yang digelar menggunakan media pertemuan virtual dan juga channel YouTube DPP IMM ini menghasilkan beberapa poin catatan penting untuk ditelaah lebih lanjut. Adapun poin bahasan tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum Selaku mempersiapkan terlaksananya pilkada serentak dengan tetap mengedepankan protokol keamanan dan keselamtan dari bahaya virus covid-19.

Untuk itu KPU RI dalam menunjang hal tersebut menyediakan alat pendukung kesehatan yang memadai, serta terus melakukan koordinasi dengan pemerintah lewat gugus tugas terkait perkembangan pandemic covid-19. KPU juga berupaya membuat model pelaksanaan tahapan pemilu yang memungkinkan untuk terlaksananya pemilu yang sesuai dengan kondisi saat ini serta merubah beberapa mekanisme dalam tahapan yang biasanya dilakukan dalam keadaan normal, dan berbahaya dalam kondisi New Normal Mulai dari kampanye hingga penetapan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi dan menindak setiap pelanggaran pemilu. Maka, dalam kondisi pemilu “new normal” Bawaslu terus berupaya meningkatkan sistem pengawasan tanpa mengabaikan aspek kesehatan untuk mematuhi protocol kesehatan. Beberapa isu krusial yang menjadi poin dari permasalahan yang muncul sejak tahapan hingga penetapan antara lain ; Politisasi Bansos, Netralitas ASN, Abuse Of Power, Vote Buying, dll.

Dari sisi kesiapan pengamanan, Kepolisian dalam mengamankan pilkada serentak terus melakukan simulasi pengamanan, dan memantapkan persiapan pengamanan pilkada yang nantinya akan berlangsung desember 2020 mendatang tetap berjalan dengan sejuk, aman dan lancer, Kepala Satuan Tugas Nusantara Polri yang bertugas melaksanakan pengamanan pada pilkada mendatang terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu RI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *