oleh

Klarifikasi: Muhammadiyah Tidak Usulkan Fatwa Haram Komunisme

Kabarmu – Beredar berita bahwa Muhammadiyah Ajukan Fatwa Haram Komunisme kepada  Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dikabarkan permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim Zubair, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Doa dan Harapan untuk Negeri di Jakarta, beberapa waktu lalu.

***

Dalam media m.wartaekonomi.co.id tersebut, dikabarkan Fahmi mengatakan ancaman komunis kian nyata. Menghadapi kondisi ini, dia meminta MUI mengeluarkan fatwa haram untuk membentengi negara dari ancaman paham dan gerakan komunisme. “Saya minta, MUI keluarkan fatwa haram komunisme. Kita belum punya fatwa haram komunisme,” kata Fahmi.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan dalam Situs Resmi muhammadiyah.or.id, Miftahul Haq Wakil Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa secara kelembagaan, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah tidak pernah membahas hal tersebut.

Miftahul juga menambahkan, upaya-upaya menjaga aqidah umat perlu menjadi perhatian, sehingga ajaran Islam betul-betul bisa dipahami, diyakini dan diamalkan dengan sebaik-baiknya berdasar al-Qur’an dan Sunnah.
“Kalau ummat mempunyai aqidah yang kuat, ummat tidak akan terbujuk untuk ikut faham komunis maupun faham yang lain,” tegasnya.
***

Berdasarkan peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi:

Pertama, Fahmi Salim bukan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, melainkan Wakil Ketua. Adapun Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah adalah Ustaz Fathurrahman Kamal.

Kedua, sikap resmi PP Muhammadiyah di media, direpresentasikan oleh Prof. Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dan Prof. Dadang Kahmad selaku Ketua PP Muhammadiyah, juga otomatis Ketua Umum PP Muhammadiyah: Prof. Haedar Nashir.

Apapun itu, pernyataan Fahmi Salim ini merendahkan Muhammadiyah yang seakan-akan “dibawah MUI” sehingga harus mengajukan fatwa ke MUI. Hal ini menimbulkan kesan tidak mamahami tata hubungan MUI dan Muhammadiyah. Selama ini yang menjadi pedoman Muhammadiyah ialah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *