oleh

Protes Omnibus Law, DPP IMM : Perkuat Konsolidasi Gerakan

kabarmu.co, Jakarta – Masa pandemi Covid 19 menjadi momentum DPR RI bersama Pemerintah untuk menetapkan RUU Omnibus Law Cilaka menjadi Undang-Undang, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin 05/10/20.

Menanggapi pengesahan omnibus law yang tidak direstui oleh rakyat tersebut, Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo  menginstruksikan kepada kader IMM seluruh Indonesia untuk tetap bergerak melakukan konsolidasi lintas sektoral dan tetap kritis dalam penyikapan UU Cilaka tersebut.

“Kita perlu terus membangun gerakan dan menggalang kekuatan. Konsolidasi yang semakin luas akan membuat gerakan yang lebih besar dan masif,” jelas Ketum Najih.

Najih menambahkan bahwa sejak masih Rancangan Undang-undang, IMM sudah getol untuk menolak RUU Omnibus Law. Hingga saat ini, IMM tetap mengecam langkah Dewan Perwakilan Rayak (DPR RI) bersama Pemerintah dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja.

“Pengesahan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja sengaja disepakati dalam masa pandemi covid-19 oleh DPR RI dan Pemerintah. Di mana rakyat tengah bimbang untuk menyampaikan sikap protes melalui jalur ekstra parlemen (turun ke jalan), karena benturan dengan peraturan terkait penanganan Covid 19,” ujar Najih.

“Ironisnya, pada masa pandemi seperti saat ini, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan kegaduhan ataupun gerakan tambahan. Namun Pemerintah dan DPR RI seakan-akan menciptakan  konflik dan kegaduhan melalui penetapan RUU Omnibus Law” tegasnya.

Mengakhiri wawancaranya, atas nama kelembagaan DPP IMM, Ketum Najih Prastiyo meminta agar elit politik terkhusus Presiden harus meninjau ulang sebelum menandatangani UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *