oleh

Refleksi Pendidikan: Kegagalan Mas Nadiem Memegang Kendali Pendidikan

Jakarta, Kabarmu.co – Postingan kemarahan Presiden Joko Widodo (18/6/20) dalam rapat kabinet Indonesia Maju, oleh Sekretariat Negara (28/6/20) menjadi pertanda iklim yang tidak sehat atas kinerja para Menteri. Dimasa pendemi, Jokowi menilai kinerja para menteri biasa-biasa aja, tidak memberikan arti yang sangat signifikan.

Satu diantara yang patut menjadi sorotan kinerja para menteri adalah Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mas Nadiem tidak memberikan trobosan yang berarti ditengah pendemi covid 19 khususnya.

Menurut pengamatan DPP IMM, Setidaknya hal-hal berikut ini membuktikan bahwa Mas Nadiem gagal dalam menentukan arah pendidikan.

  1. Mas menteri telah gagal membuktikan janji merancang dan menghadirkan aplikasi digital bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi, pembuatan aplikasi digital sebagaimana yang dikehendaki dan diminta presiden telah gagal dilakukan oleh mas menteri. Janji waktu yang diutarakan enam bulan, tak kunjung selesai. Padahal dimasa covid 19, peranan teknologi sangat dibutuhkan.
  2. Mas menteri elergi turun langsung ke bawah. Kerjanya hanya seputaran Jakarta saja. Maka tak heran saat terkaget-kaget mendengar informasi terjadi ketimpangan sosial dan akses listrik, internet belahan daerah di Indonesia. Mas menteri menjadi elitis baru dalam kabinet indonesia maju.
  3. Terlihat Praktik melanggengkan kekuasaanya juga terlihat aktif. Sebagaimana susunan komposisi kementerian yang tak kunjung usai hingga detik ini. Mengabaikan perpres dan permendikbud, seperti ketiadaan wamen dan juga plt dirjen dan direktur dikemendikbud. Bahkan ada dugaan, bahwa mendikbud membuat aturan tertentu atas lelang jabatan kementerian di luar ASN.
  4. Berdasarkan informasi struktur tim menteri terlalu gemuk, serta pengambilan peran yang dominan. Dominasi tim menteri yg merusak kinerja birokrasi. Jumlahnya lebih dari 20 org (tim teknis) diluar stafsus menteri yg jumlahnya lebih dari 3 org, sangat gemuk dan memboroskan anggaran. Yg lebih berkuasa dan menentukan kebijakan, termasuk alokasi anggaran, adalah tim stafsus dan teknis menteri. Dirjen dan direktur tidak punya kewenangan, ibarat tamu di rumah sendiri. Ini menyalahi aturan dan etika birokrasi. Ada kecenderungan maladministrasi yg dilakukan tim Mas Nadiem.
  5. Menggandeng pihak swasta asing dalam pengembangan pembelajaran yang mengabaikan kondisi indonesia. Sebagaimana kerjasama dengan netflik dan crome. Jelas, tidak ada urgensi yang mendesak dilakukannya kerjasama tersebut. Selain itu, kerjasama ini akan memperpanjang kesenjangan antara kelas menengah dan bawah secara ekonomi, sebab keterbatasan akses.

Demikian catatan penting, atas kegagalan mas Nadiem memimpin Kemendikbud. Mas Nadiem telah lupa, yang dipimpinnya adalah lembaga atau instituai negara bukan perusahaan, yang seenaknya membuat kebijakan sesuai keinginannya, bukan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Ini kesalahan yang sangat fatal.

 

Ketua Umum DPP IMM

Najih Prastiyo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *